Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022). Foto: Munchen/Man

Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai tahun 2023 kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp10 triliun. Dengan PMN tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji berharap menjadi tambahan anggaran yang efektif bagi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia.

"PLN sudah dapat Rp10 triliun, tentu uang ini kami berharap bisa efektif untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan, tadi diharapkan listrik desa dan lain sebagainya," ujar Sarmuji dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Dengan PMN tersebut, Sarmuji berharap isu dihapuskannya listrik 450 volt dapat ditangguhkan terlebih dahulu. Utamanya di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit. "Paling enggak dengan uang Rp10 triliun ini disaat ekonomi kita masih sulit kita juga susah memilah siapa pengguna 450 volt ini, jadi kesempatan menerima Rp10 triliun itu menjadi jaminan juga tidak dihapuskannya pelanggan 450 volt," imbuh politisi Partai Golkar itu.

Diketahui, PT PLN (Persero) mendapatkan PMN Tunai tahun anggaran 2023 sebesar Rp10 triliun dengan rincian; untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, untuk sektor pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa dan pembangkit EBT. (bia/sf)